LSM AIR saat melakukan orasi

LSM AIR Sultra: Penambang di Konut Diduga Langgar Aturan

Spiritsultra.com –

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun dibalik semua itu, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, tentunya dibutuhkan pula pengolaan yang tepat dan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Diantaranya Undang-undang NOMOR 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan meneral dan batu bara.

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5111 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah  nomor 24 tahun 2012 tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 45,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5282.), demikian dijelaskan dalam release orasi LSM AIR yang diterima redaksi, belum lama ini.

Selain itu, juga terdapat, surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 01 E/30/DJB/2014 Tentang persaratan untuk mendapatkan pengakuan ET-PRODUK pertambangan yaitu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. Salinan sertifikat clear and clean bagi pemegang IUP operasi produksi,
  2. Refort of Analysis(RoA) produk hasil pemurnian yang diterbitkan satu bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh pemerintah
  3. Salinan kontrak jual beli produk pertambangan hasil pemurnian dengan pembeli dari luar negeri yang di tandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk,dan pelabuhan muat.
  4. Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP operasi produksi yang telah memiliki sertifikat clear and clean,IUPK operasi produksi dan/atau IUP opersi produksi khusus untuk pegolahan dan pemurnian yang telah memenuhi batas minimun bagi pemegang IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
  5. Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP operasi produksi yang telah memiliki sertifikat clear and clean dan/atau IUPK Oprasi produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian
  6. dan tidak memiliki IPPKH.izin pijam pakai kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di.atas kami menilai dan menduga, bahwa adanya aktivitas penambangan Di desa Morombo kecamatan Lasolo  kabupaten Konawe Utara tidak sesuai mekanisme perundang-undagan, karna patut pula diduga, bahwa perusahaan CV SINGA RAJA telah melakukan penambangan tanpa terlebih dahulu mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) apa lagi lahan yang digarap oleh CV.SINGA RAJA itu di atas ijin usaha pertambangan (IUP) PT.BOSOSI yang artinya jika pun CV.SINGA RAJA memiliki IUP maka telah terjadi tumpang tindih IUP.

Atas dasar itulah maka kami yang tergabung dalam AGEN INFORMASI RAKYAT SULTRA (AIR) DAN (ANSEL-SULTRA) ALIANSI PEMERHATI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNAGN PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan ini, agar ketua DPRD provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan menghearing (Dengar Pendapat) Direktur CV.SINGA RAJA, meminta Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan apa yang menjadi dasar CV. SINGA RAJA melakukan penambangan, serta mendesak Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan peninjaua lokasi pertambangan CV.SINGA RAJA,|R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX