Ketua fraksi Erniati Rasyid bersama Sekretarisnya, Abdul Gafur Syukur (belakang)

Dua ‘Kartini’ DPRD Wakatobi Adu Argumen Dalam Pembahasa APBB-P Wakatobi

Wakatobi-Spiritsultra, Rapat kerja pembahasan amandemen anggaran perubahan belanja daerah perubahan(APBD-P) tahun 2017 antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat yang diagendakan pada Jumat (22/9/2017) di ruang rapat DPRD sempatdiwarnai adu argumen di internal anggota fraksi partai Indonesia berkarya (PIB).

Keduanya tak lain adalah ‘Kartini’ atau tokoh perempuan anggota DPRD kabupaten Wakatobi asal partai Gerindra,Erniati Rasyid dan perwakilan partai Golkar, Safia Wualu yang mengaku mewakili konstituennya masing-masing mendapatkan mandat untuk memberikanpemandangan umum fraksi.Bermula ketersinggungan Erniati Rasyid selaku ketua fraksi PIB yang merasa tidak memberikan mandat untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi kepada rekan se-fraksinya,Safia Wualo. Dimana kala itu tegas memberikan persetujuan pada rapat paripurna istimewa dalam rangka pembahasan rancangan anggaran perubahan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) tahun 2017.

Tak tanggung-tanggung, usai ketua DPRD, Muhammad Ali membuka rapat tersebut langsung disanggah Erni sapaan akrab Erniati langsung menyangga proses jalannya rapat dan menyampaikan keberatannya bahkan menyebut rapat kerja amandemen tidak sah dilakukan sebab merupakan rangkaian dan rentetan rapat paripurna istimewa dalam rangka pembahasan RAPBD-P dimana salah satu fraksi dari tiga fraksi yang telah menyatakan persetujuannya bukan keterwakilan dirinya sebagai unsur pimpinan fraksi.

“Saya selaku ketua fraksi PIB, memandang bahwa pemandangan umum fraksi di Kaledupa adalah individual bukan umum. Soal penolakan ini kami PIB akan menjadi aktor dan corong nya dan dari kami tidak akan mengambil resiko apapun dikemudian hari. Kalau pun teman-teman memaksakan maka sebentar kami walk out”, ancamnya.

Saat menyudutkan salah satu anggota fraksinya karena tidak merasa memberikan mandat untuk diwakili apalagi baik dirinya selaku ketua fraksi maupun sekretarisnya, Abdul Gani Syukur tidak bertanda tangan. Sontak saja, Safia Wualo yang merasa mewakili konstituen partainya mengancam keluar dari fraksi bila dianggap tak layak memberikan tanggapan fraksi.

“Memang kemarin bukan atas nama fraksi namun bukan saya tidak punya hak. Dalam fraksi kami memiliki hak yangsama jadi dalam pemandangan fraksi adalah karena didalamnya komponen yang sama. Kami dari partai Golkar sepakat untuk melanjutkan apalagi sebelumnya tidak ada penyampaian. Kedua jika dalam fraksi menonjolkan kehendak masing-masing maka saya siap mengundurkan diri dari fraksi PIB”, Balasnya

menyikapi penyudutan dirinya.Hanya saja menurut Erni, sesuai tata tertib (tatib -red) fraksi merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga ada keterwakilan didalamnya harus sependapat dalam putusan.

“Yang dibaca kemarin adalah pribadi dan muatan perwakilan partai.Kalau ada dari fraksi kami mengeluarkan diri maka silahkan mengundurkan diri. Hanya perludipahami saat memberikan pemandangan fraksi itu saudari belum keluar artinya rapat pemandangan umumfraksi PIB tidak sah”, Sebutnya

menjelaskan rapat paripurna istimewa RAPBD-P, yang diagendakan di aula serbaguna Kecamatan Kaledupa Selatan pada Minggu(17/9/2017) lalu.Menyaksikan perdebatan kedua Kartini DPRD tersebut beberapa anggota lainnyaberpendapat beragam selain menyikapi kedua persoalan internal fraksi PIB yang masih bersitegang dengan argumennya masing-masing juga mengusulkan agar rapat ditunda sementara waktu. La Moane Sabara, menyarankan rapat dipending kemudian diagendakan rapat pimpinan fraksi karena di khawatir kan jika rapat dipaksakan maka akan menjadipersoalan.

“Saya menyarankan pimpinan rapat agar dilakukan skorsing, selesai Jumat rapat pimpinan fraksi dan DPRD”, Tambah Sudirman kala menyaksikan perdebatan tersebut.

Alhasil berdasarkan usulan anggotanya, Muhammad Ali selaku pimpinan rapat menyetujui dilakukan skorsing sidang.”Dinamika ini akan menjadi semi pengambilan keputusan namun DPRD tetap pada marwahnya bekerja untuk rakyat, tidak boleh berhenti karena semua persoalan ini bukan akhir dari segalanya.Kita skorsing rapat dan akan dibuka pukul 14.00 Wita, setuju”, tanya Ali dan disetujui seluruh anggota Dalam rapat tersebut unsur pimpinan daerah baik Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Pemda setempat tidak berada ditempat dan diwakili staf ahli, La Jumadin hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Saat itu disampaikan permohonan maaf ketidakhadiran unsur pimpinan daerah yang sedang melaksanakan tugas diluar daerah.|**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX