Ketua DPRD kabupaten Wakatobi, Muhammad Ali, saat memimpin rapat kerja amandemen APBD-perubahan. Jumat(22/9/2017) di ruang rapat DPRD

Tiga Fraksi Akhirnya Setujui Pembahasan RAPBD-Perubahan

Wakatobi – SPIRITSULTRA, Tiga fraksi yang semula tidak bersedia memberikan persetujuan pembahasan rancangan anggaran perubahan dan belanja daerah perubahan(RAPBD-P) tahun 2017,tiba-tiba saja sepakat menyatakan pendapatnya terutama fraksi PIB baik Erniati Rasyid selaku ketua fraksi dan anggotanya, Safia Wualo yang semula saling menuding tentang keabsahan mandat atas persetujuan pemandangan umum fraksi. Persetujuan ketiga fraksi ini langsung disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pasca skorsing rapat dan sebelum skorsing rapat tersebut dicabut untuk dilanjutkan kembali rapat kerja pembahasan amandemen anggaran perubahan belanja daerah perubahan(APBD-P) tahun 2017 Meski terkesan singkat disampaikan dantanpa pertimbangan RAPBD-P yang diusulkan Pemda setempat, pada prinsipnya ketiga fraksi berpendapat persetujuan tersebut merupakan bagian keputusan rapat sebelumnya.

Dimana tidak mengurangi nilai pandangan umumfraksi dari dua fraksi baik PAN maupun Hanura yang telah lebih dulu memberikan pemandangan umum, termasuk PIB yang kala itu meski diklaimtidak sah mewakili fraksi namun ikut memberikan penjelasan dan alasan persetujuannya.

“Pada prinsipnya fraksi PDIP setuju pembahasan RAPBD-P dilanjutkan”, ungkap salah satu juru bicara PDI-P, La Ode Masuddin. Jumat (22/9/2017) saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya di ruang aspirasi DPRD kabupaten Wakatobi.

Ketua DPRD, Muhammad Ali menyebut tahapan APBD mendekati sempurna setelah lima fraksi dengan utuh telah menyampaikan persetujuan RAPBD-P untuk dilanjutkan.

“Jawaban Pemda tidak dilakukan lagi karena secara prinsip telah terwakili dari 3 fraksi sebelumnya.Selanjutkan kita bergesar pada pembahasan rapat kerja.Skorsing rapat saya nyatakan dicabut,” tutupnya.

Pembahasan rapat kerja amandemen APBD-Perubahan tahun 2017, sejumlah anggota DPRD kembali menggelar rapat amandemen gabungan komisi dengan juru bicara, Sutomo Hadi dan saat itu baik kepala organisasi perangkat daerah (OPD -red) maupun perwakilannya dicerca soal usulan merekaTerutama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang mengusulkan menambahan anggaran sementara baik kartu BPJS, KIS dan kartu asuransi kesehatan lainnya ditemukan masih tumpang tindih kepemilikan kartu ganda, disebutkan salah satunya adalah Kecamatan Binongko dan Togo Binongko yang mencapai angka diatas 500 pemilik kartu.|**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX