Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wakatobi, H Adam

Kesbangpol Wakatobi Berharap Bantuan Anggaran Sosialisasi Kemendagri

Wakatobi, -Jelang perhelatan pemilihan umum baik pemilu Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara yang bakal dihelat Juni 2018 mendatang serta pemilu calon legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilres) pada 17 April 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wakatobi berharap tambahan anggaran sosialisasi melalui Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) Republik Indonesia.

“Saya rencana kedepan akan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri khususnya Bidang Politik dan Pemerintahan Umum, mudah-mudahan kita dibantu dana sosialisasi sebagai upaya membangun komunikasi kemitraan antara Kesbangpol dan LSM dalam rangka demokratisasi dan pendidikan politik” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wakatobi, H. Adam, Rabu (21/11/2017)Mantan ASN Kabupaten Buton ini menjelaskan alasannya terkait tambahananggaran sosialisasi tersebut, terutama upaya pencerdasan Pemilu pemula yang dideteksi memiliki tingkat antusiasme yang cukup tinggi.Namun berbanding terbalik dengan pengaruh money politik (politik uang) yang berlangsung cukup lama mempengaruhi masyarakat khususnya di Kabupaten Wakatobi.

“Selain pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang kedua menyangkut pendidikan politik masyarakat secara luas untuk meningkatkan partisipasi politik sehingga memungkinkan politik kita berkualitas” tambahnya.

Menurutnya, Kabupaten Wakatobi tingkatkerawanan politik yang paling tinggi terdeteksi adalah money politik sehinggaperan aktif dan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan politik kebangsaan penting dilahirkan ditengah-tengah masyarakat dan mengakar kepada setiapindividu pemilih.

“Setiap sosialisasi saya selalu sampaikan materi tentang wawasan kebangsaan bahwa kalau kita menerima iming-iming uang maka kita sudah menggadaikan negeri dan menggadaikanharga diri sebab jika ingin bangkit maka upaya membunuhan karakter money politik itu harus lahir. Ini memungkinkan negeri tidak tergadai” paparnya.

Dasar lainnya, anggaran itu juga mencakup biaya sosialisasi undang-undang politik terbaru.

“Kita belum maksimal lakukan sosialisasi berbading terbalik dengan realitas money politik setiap pemilu.Bayangkan saja dengan anggaran terbatas kita hanya mampu jangkau ke empat pulau yang dipisahkan lautan kami lakukan sosialisasi setahun sekali,” cetusnya.

Meski Kesbangpol dalam posisi pengawasan utamanya deteksi dini kerawanan pemilu, namun badan negara yang satu ini tidak boleh diabaikan menyangkut tugas dan tanggung jawabnya menjadi mencerdaskan politik di daerah.Sehingga secara berjenjang tingkat pengawasan pemilu dilakukan maksimal.”

Sasarannya tak lain peningkatan kualitas pemilu itu tujuan pendidikan politik. Panwas maupun KPU tentu sama-sama melaksanakan peran ini secara efektif” tutupnya.|Ian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX