Menyikapi kondisi daerah Memasuki tahun ke III kesejateraan masyarakat sangat minim

Konut – Menyikapi kondisi pemerintahan Konawe utara yang memasuki tahun ke tiga pemerintahan Ruksamin melahirkan tandatanya besar terhadap masa depan upaya mengsejahterakan masyarakat sesuai dengan janji politiknya saat berkampanye, salah satu barometer dimana rumah sakit umum Kabupaten sudah menjadi rumah sakit rujukan di sebabkan satu dokterpun tidak ada yang bertugas.

Dengan kondisi saat ini beberapa aktifis yang asal Konawe utara membentuk Forum Komunikasi Antar Lembaga untuk melakukan aksi demo di Gedung DPRD. Konut untuk menyampaikan Aspirasi yang mereka bawa.

Adapun lembaga yang terbentuk dalam forum tersebut antara lain LEPERASI yang di wakili Aksal tepamba, FORUM ANDOWIA yang di wakili Abdi satya,SH, IGM KEC.ANDOWIA yang di wakili Irawanto logoi,S.Si, HPPMW WIWIRANO yang di wakili Mansur, HPPMA KEC. OHEO yang di wakili Sapril basmin, dan HPPMA KEC. ASERA. Senin (5/32018)

Forum yang telah terbentuk melakukan aksi di depan kantor DPRD Konut dan dalam orasinya meminta DPRD segera memanggil Bupati Konawe utara yang telah banyak melakukan ke bohongan dan janji di masyarakat serta dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di Nahkodai DR.Ir.H.Ruksamin.ST.M.Si.
Selama kurang lebih 30 menit para pendemo ber orasi, wakil ketua DPRD.Konut langsung menemui mereka dan para pendemopun di giring ke ruang aula untuk menanggapi aspirasi yang akan di sampaikan.

Sudiro selaku wskil ketua satu langsung membuka sidang rapat yang di dampingi beberapa anggota Dewan pak Made tarabuana wakil ketua dua, Samir dari komisi C , Rasmin kamil dari komisi A , Mustakim, dan Hj.Martina, dan Kapolsek Asera ikut hadir menyaksikan pertemuan tersebut.

Setelah rapat suda di buka oleh pimpinan rapat maka salah satu kordinator membagikan selebaran kertas yang memuat pernyataan sikap di mana bunyi pernyataan sikap tersebut ” lanjutan program jagung yang di canangkan meninggalkan hutang petani di BPD Konut, Program kampung Inggris yang di duga dari Dana BOS APBN, Dana rutin Dinas Pendidikan senilai 7ratus juta rupiah anggaran 2016, Pembangunan pondok Pesantren Hasmuddin Hansamwandi 2ratus juta rupiah di duga fiktif, Sewa alat berat Dinas PU. yang di duga Tidak masuk kas daerah, Mark_up anggaran penyusunan profile 159 desa secara serentak melalui Dana Desa APBN yang terindikasi mengakibatkan kerugian Negara 2 Miliyar rupiah, Penempatan jabatan definitif beberapa Dinas/badan tanpa proses lelang, Peran Galip ipar Bupati se orang PNS menjadi makelar dan pekerja proyek di Konut, Utang PEMDA kepada pihak swasta senilai 2Miliyar rupiah di duga biyaya perjalanan Bupati ke Korea utara, Dugaan korupsi dana APBD senilai Rp.1.167.749.999.tahun 2016, Pengibaran bendera Korea utara yang lebih besar dari bendera Merah putih saat perayaan HUT. KONUT, tahun 2018,suatu bentuk penghinaan dan merendahkan martabat NKRI yang keselurhan 27 Item.

Setelah para anggota Dewan yang hadir melihat poin perpoin tuntutan mereka, Pak Samir selaku komisi C menjelaskan  di ruangan rapat.

” untuk hari ini apa yang menjadi tuntutan ade ade mahasiswa tidak akan ada titik temu, sebab benang merahnya ada di Bupati dan jajarannya, dan apa yang tertuang di pernyataan sikap ini tidak pernah di bahas di DPR, dan ini yang Bisa menjawab Bupati, yang bisa kita lakukan hari ini adalah rapat interen membuat jadwal pemanggilan Bupati untuk rapat pertemuan dan mengundang ade ade mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan jawabkan apa yang telah di Lakukan” ungkapnya

Apa yang menjadi masukan pak Samir di terima oleh forum rapat sehingga pimpinan rapat H.Sudiro.SH.MH langsung menutup sidang rapat yang akan di lanjutkan rapat Interen DPR guna membuat surat pemanggilan Bupati, sementara para pendemo langsung meninggalkan ruang rapat sambil menunggu rapat lanjutan DPR. yang hari ini juga di laksanakan.

Peliput : rudia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX