DPRD, Merupakan Mitra Pemerintah, Penerima aspirasi masyarakat

Konut – DPRD merupakan salah satu lembaga mitra Eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di Setiap wilayah Republik Indonesia, mitra pemerintah dan penentu kebijakan penggunaan anggaran, Juga sebagai wadah penampung aspirasi rakyat. penyambung lidah masyarakat  bila kebijakan pemerintah sudah tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Olehnya itu tak heran bila kantor DPR kedatangan tamu dari berbagai kelompok masyarakat menyampaikan ketidak puasan terhadap jalannya pemerintahan, baik itu di tingkat Desa, Kabupaten/ kota maupun ProFensi.

Dari bulan Pebruari sampai Maret ini,sudah beberapa kali DPRD Kabupaten Konawe utara telah menerima Keluhanan masyarakat sampai bulan Maret ini. beberapa kali DPRD Kabupaten Konawe utara telah menerima sekelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,terkait kebijakan Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, kekecewaan yang mereka paparkan masalah Program Kampung Inggris yang sumber Dananya di duga dari Dana BOS.APBN,  Rumah sakit Umum yang tidak ada lagi dokter yang bertugas sehingga menjadi rumah sakit rujukan.
Dugaan Keterlibatan se-Orang oknum PNS menjadi makelar dan pekerja Proyek yang merupakan keluarga bupati Bupati. Dugaan utang PEMDA KONUT terhadap pihak Swasta senilai 2 Miliyar rupiah biyaya Perjalanan Bupati Dan Rombongan ke Korea utara, Pengibaran bendera Korea utara lebih besar dari bendera Indonesia saat HUT Konut,  serta penundaan PILKADES sejumlah 49 desa.

Seiring penundaan Pilkades dan menjadi buah bibir masyarakat Pemantauan Spiritsultra.Com saat berkunjung ke Kantor DPRD Konut dan yang sempat di temui Wakil ketua II (dua) Made tarabuana, dan sebagaimana keterangaannya saat di konfirmasi di ruang kerjanya Kantor DPRD Konut memaparkan ke awak media. Selasa (27/4/2018).

” memang benar pak, kami mulai di bulan Pebruari sampai maret ini telah beberapa kali masyarakat datang melakukan aksi menyampaikan aspirasinya,sampai pada penundaan Pilkades sejumlah 49 desa yang se harusnya sudah terlaksana sejak berakhirnya masa jabatan kepala desa olehnya itu kemarin” Ungkapnya

Lanjutnya : wakil ketua II DPRD konut in sapaan Made ini mengatakan 26Maret kami melakukan rapat Intern DPR walaupun yang hadir 80% dari jumlah anggota DPRD yang ada.

” kami tidak sepakat kalau PILKADES di tunda, Sebab pandangan kami kalau di kaitkan dengan PILGUB, yang akan di selenggarakan bulan Juni syukur syukur kalau tidak ada yang menggugat dan terjadi pemilihan ulang dan di bulan Juli itu sudah DPT ” Paparnya

Lebih parah lagi pemilihan secara Nasional bisa- bisa setelah pemilihan Legislatif sementara sudah ada surat edaran dari SEKDA Prov.

” menyatakan tidak ada alasan untuk menunda PILKADES olehnya itu Kabupaten lain walaupun PILKADA mereka sudah berjalan, contoh Kab.Konawe. kenapa KONUT tidak, sehingga dengan penundaan ini akan menuai pandangan Publik termasuk saya pribadi akan mengarah pada unsur Politik demi memenangkan salah satu Partai, maka dari itu hasil rapat kemarin DPRD akan menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi termasuk tuntutan dari aktifis di tanggal 5 Maret lalu, kami akan tindak lanjuti sesuai poksi kami di DPR” Tutupnya.

 

Peliput: Rudia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX