Kepemimpinan Arhawi Kabupaten Wakatobi Sudah Cetak 21 Perda, Berikut Urainnya

WAKATOBI – kewenangan pembentukan perundang undangan yang diberikan Pusat kepada daerah yakni peraturan daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Semenjak menjabat sebagai Bupati Wakatobi telah mengantongi 21 Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah tersebut diantaranya
– Perda tentang perubahan atas peraturan daerah No 1 tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah
– Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
– Perda tantang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015
– Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran 2016
– Perda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah
– Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
– Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017
– Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumu dan Perumahan Kumuh
– Perda Tentang Penyelenggaraan Penangggulangan Bencana
– Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan
– Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2016-2025
– Perda Tentang Pelayanan Publik
– Perda Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
– Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016
– Perda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
– Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
– Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018
– Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
– Perda Tentang penyertaan modal pemeritah pada Bank Sulawesi Tenggara
– Perda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Perusahaan Daerah Air Minum
-Perda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas

Kepala Badan Hukum Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Hasan, menyebutkan Perda-perda tersebut telah diserahkan kepada setiap OPD bersangkutan. “Setelah ditetapkan oleh Bupati, Perda tersebut disampaikan kepada setiap SKPD supaya dipelajari secara tekhnis,” terang Hasan kepada media ini, yang ditemui diruang kerjanya, Rabu (6/7/2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX