BOM Kepton Gelar Aksi Demonstrasi Menuntut Janji Bupati Wakatobi

WAKATOBI, spiritsultra.com – Puluhan Barisan Orator Masyarakat (BOM), Kepulauan Buton (Kepton), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Wakatobi, Senin 28 Oktober 2019.

BOM Kepton menuding Bupati Wakatobi Arhawi pembohong dan penghianat NKRI.

Pasalnya, saat pelantikan anggota DPRD Wakatobi periode 2019-2024 belum lama ini, Arhawi mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Wakatobi bukan lagi milik Wakatobi, bukan milik Sulawesi Tenggara ataupun milik Indonesia, melainkan milik dunia.

Demo tersebut sekaligus deklarasi mengeluarkan mosi atas lima janji Arhawi yang dinilai tak kunjung direalisasikan.

Janji Arhawi Bupati Wakatobi untuk menyalakan listrik 24 jam di pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko.

Jendral Lapangan, Roziq Arifin saat orasinya mengatakan, Bupati Wakatobi juga akan turun berkantor selama tiga bulan bergiliran di masing-masing kecamatan di masa jabatannya, tapi tidak ada yang terealisasi,” ujarnya.

Begitupula dengan janji akan menempatkan dokter spesialis di masing-masing kecamatan serta pemekaran pulau Kapota menjadi kecamatan, dinilai sebagai pembohongan.

“Dan katanya akan mensejahterakan rakyat Wakatobi, faktanya merugikan sebab tanah masyarakat Wakatobi yang diambil oleh pemerintah tidak ada ganti rugi tanah,” bebernya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wakatobi, Kamaruddin mengatakan, pada 2017 lalu Arhawi telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Makassar.

Dan telah mengambil langkah-langkah untuk menyalakan listrik 24 jam di Kaledupa, Tomia dan Binongko. Bahkan saat ini listrik di pulau Tomia telah menyala selama 24 jam.

Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli mesin listrik.

“Namun tiba-tiba dari PLN menyurat untuk pembelian mesin di Kaledupa dan Tomia saja dan pulau Binongko adalah tanggungan pemerintah wakatobi untuk pembelian dua mesin dan satu mesin itu telah digunakan saat ini,” ucapnya.

Kaledupa dan Binongko belum bisa menyala 24 jam, karena masih dalam proses pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur penunjang listrik seperti tangki minyak yang saat ini sedang berproses.

Kaledupa sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik dan ulau Binongko harusnya sudah bisa 24 jam namun yang menjadi soal adalah tangki minyak. Saat ini hanya bisa menampung persediaan minyak untuk sebulan dengan menyala 12 jam saja, jika dipaksakan menyala 24 jam, maka hanya menyala sampai setengah bulan saja.

“Jadi sedang dalam proses mengupayakan pembangunan tangki dan jaringan listrik lainnya.

Lanjut Kamaruddin mengatakan, meski listrik merupakan tanggung jawab PLN, namun pemerintah juga terus berupaya agar listrik menyala 24 jam di seluruh Wakatobi dan tahun 2019 ini pemerintah menggarkan Rp.3 miliar lebih, khusus untuk perbaikan jaringan dan infrastruktur penunjang listrik,” paparnya.

Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) dan pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Wakatobi, Nurhasli mengungkapkan, penempatan dokter spesialis di setiap puskesmas atau kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan. Dokter spesialis harus ada di pelayanan tingkat rujukan, di atasnya puskesmas.

Dalam UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009, dan Permenkes Nomor 75 tahun 2016, kata dia, dijelaskan penempatan dokter spesialis hanya bisa dilakukan di rumah sakit.

Namun pemda tetap mengupayakan pelayanan dokter spesialis di setiap pulau Wakatobi dengan cara pelayanan dokter spesialis mobile.

Bahkan melalui program Nusantara Sehat, Pemda Wakatobi mendapatkan 100 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. ditempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Wakatobi, tuturnya.

Penulis: Ode Nafi

Editor : Iyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX