DMPD Konut Menegaskan Aparat Desa Tidak Bisa Jadi Pengelola BUMDES

KONUT, SpiritSultra.Com – Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menegaskan aparat desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan pengelolah dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kepala DPMD Konut, Safruddin mengatakan, dana BUMDES yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk kemajuan ekonomi masyarakat dibidang usaha baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok, sehingga pemanfaatannya harus betul-betul berjalan maksimal secara merata tanpa ada campur tangan dari aparat desa.

Dijelaskan, keterlibatan aparat desa sebagai pengurus BUMDES selain tidak maksimal karena adanya rangkap jabatan, juga dianggap sangat rawan menimbulkan penyelewengan dana dan keberpihakan kepada orang-orang tertentu saja saat meyalurkan dana. Olehnya itu, struktur kepengurusan BUMDES harus betul-betul murni dari masyarakat yang dipilih melalui kesepakatan musyawarah secara terbuka.

“Antara pengurus BUMDES dan aparat desa itu terpisah, tidak bisa merangkap jabatan. Sekertaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan Pemerintahan Desa (KAUR) dan Kepala Dusun itu tidak boleh,”tegas mantan Camat Molawe ini saat dikomfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2019).

Menetralisir hal itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat setempat agar segera melaporkan secara resmi ke Instansinya jika ada terdapat aparat desa seperti yang disebutkan merangkap jabatan sebabagai pengurus BUMDES.

Ditambahkan, pengurus BUMDES juga wajib hukumnya menyetorkan hasil pertanggung jawaban pegelolaan dana di Bada Permusyawaratan Desa (BPD) desa. Serta, menyampaikan kepada masyarakat secara transparansi melalui rapat musyawarah desa agar diketahaui perkembangannya.

“Jika tidak dilakukan laporan pertanggung jawaban, dan ada indikasi penyelewengan maka masyarakat berhak usulkan untuk lakukan pergantian walaupun masa jabatannya (BUMDES) belum berakhir,”terangnya.

“Sesuai instriksi pak bupati kami Jug sementara monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana BUMDES dan Dana Desa,”tukasnya.

Untuk diketahui, dana BUMDES bersumber dari Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam petunjuk teknis DD dan BUMDES memiliki porsi tersendiri dengan jumlah besaran pertahunnya berfariasi sekira Rp 50 sampai 100 juta sesuai tingkat kebutuhan di masyarakat desa.

Penulis : Rudia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX