Aktivis FAMAS WB di Wakatobi Tuntut Kinerja Pemerintah Desa dan BPD Waitii Barat

WAKATOBI, spiritsultra.com – Sebanyak tujuh tuntutan Forum Aspirasi Masyarakat Waitii Barat (Famas WB) yang diduga kinerja Pemerintahan desa Waitii Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang gagal dan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam press release Famas WB menyatakan sikap untuk:

1. Mencopot dan berikan sanksi kepada aparat desa yang melakukan tindakan represif terhadap anggota BPD.

2. Mendesak Kepala Desa segera mengundurkan diri dari jabatn.

3. Mengutuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waitii Barat serta mendesak ketua BPD segera mengundurkan diri dari jabatannya.

4. Mendesak BPD agar menyelenggarakan musyawarah desa demi membahas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa beserta laporan aset desa untuk masa periode berjalan.

5. Stop menggunakan dana retribusi pasar dan kontribusi untuk pembayaran utang desa.

6. Mendesak pemerintah desa segera melakukan pelantikan ketua dan pengurus Karang Taruna.

7. Bilamana poin 1 hingga 6 tidak terpenuhi selama 1×24 jam, maka kami akan memblokade kantor desa waitii barat serta menempuh jalur hukum terhadap persoalan-persoalan kinerja pemerintah desa yang diduga melanggar hukum.

Forum Aspirasi Masyarakat Waitii Barat (Famas WB) menemui beberapa anggota BPD desa Waitii Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Foto IST

Koordinator Lapangan (Korlap), Ramaddin mengatakan, merujuk pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa Waitii Barat dan beberapa oknum anggota BPD diduga telah gagal dan melakukan pelanggaran hukum, pungkasnya ketika dikonfirmasi spiritsultra.com Rabu 15 Januari 2020.

Melihat fakta atas kinerja pemerintah desa saat ini membuat masyarakat semakin pesimis akan tercapainya cita-cita bersama yang telah diamanahkan. Kata ia, banyaknya praktek-praktek melanggar hukum seperti penyalagunaan wewenang, penyelenggaraan pemerintahan yang terkesan tertutup, tindakan represif hingga potensi dan dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin mengikis rasa percaya masyarakat, bebernya.

“Melihat kinerja BPD yang ikut molor disaat masyarakat membutuhkan wadah untuk menyalurkan segala aspirasi.”

Ketika ditanya spiritsultra.com soal tanggapan pemerintahan desa dengan aksi tuntutannya, Kepala Desa Waitii Barat tidak hadir dan kata Ramaddin, aksi yang kami lakukan di Kantor desa dan BPD hingga di kantor Kecamatan Tomia, kami tidak mendapatkan respon positif maka dari itu kami melaporkan kepada pihak kepolisian setempat untuk diproses secara hukum, tutupnya.

Penulis: La Ode

EditorĀ  : Iyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WpCoderX