Wakatobi Kembali Raih WTP

Wakatobi Kembali Raih WTP

WAKATOBI,– Dari tujuh Kabupaten dan dua Kota di Sulawesi Tenggara(Sultra) diantaranya Kabupaten Wakatobi berhasil meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang langsung diumumkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto melalui agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2017. Kamis (31/2/2018)

Diantaranya Kabupaten Wakatobi, Buton, Muna, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana dan Konsel serta Kota Kendari dan Baubau. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diantaranya diwakili oleh Ketua DPRD, Muhammad Ali menerima opini BPK RI tersebut sekaligus menjadi bukti Kabupaten Wakatobi yang terus mempertahankan WTP tersebut beberapa kali.

Perwakilan BPK RI, Hermanto mengapresiasi upaya pemerintah kabupaten maupun kota yang telah mampu mendorong laporan keuangan dengan tepat waktu meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan BPK RI sebagai rekomendasi yang patut diperbaiki.

Terutama mengenai laporan aset, pajak dan dana yang dikelola sekolah yaitu dana BOS serta menyinggung kesesuaian laporan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus memahami laporannya sehingga faktanya tak berbeda.

 

Ket: Opini BPK RI yang diserahkan langsung oleh perwakilan BPK RI, Hermanto kepada ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Muhammad Ali,S.Ip.M.Si

 

WAKATOBI,– Dari tujuh Kabupaten dan dua Kota di Sulawesi Tenggara(Sultra) diantaranya Kabupaten Wakatobi berhasil meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang langsung diumumkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto melalui agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2017. Kamis (31/2/2018)

Diantaranya Kabupaten Wakatobi, Buton, Muna, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana dan Konsel serta Kota Kendari dan Baubau. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diantaranya diwakili oleh Ketua DPRD, Muhammad Ali menerima opini BPK RI tersebut sekaligus menjadi bukti Kabupaten Wakatobi yang terus mempertahankan WTP tersebut beberapa kali.

Perwakilan BPK RI, Hermanto mengapresiasi upaya pemerintah kabupaten maupun kota yang telah mampu mendorong laporan keuangan dengan tepat waktu meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan BPK RI sebagai rekomendasi yang patut diperbaiki.

Terutama mengenai laporan aset, pajak dan dana yang dikelola sekolah yaitu dana BOS serta menyinggung kesesuaian laporan organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus memahami laporannya sehingga faktanya tak berbeda.

 

Tinggalkan Balasan