Spiritsultra.com,Kendari, – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga bahan pokok di tengah potensi dampak musim kemarau yang dapat memengaruhi produksi pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan terkait dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Selasa (6/10/2026).
Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah telah menyetujui penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 1 juta ton untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi 33,2 juta penerima manfaat dari Desil 1 hingga Desil 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan yang dirapel untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain bantuan pangan gratis, pemerintah juga menyiapkan program beras subsidi melalui Perum Bulog sebanyak 1 juta ton. Beras tersebut akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram guna menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
“Harga beras di pasar saat ini ada yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Karena itu pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Tak hanya beras, pemerintah juga menyalurkan subsidi pakan ternak berupa jagung sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pakan sekaligus mendukung produktivitas sektor peternakan nasional.
Dalam arahannya, Menko Pangan juga meminta pemerintah daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, untuk memperbanyak pelaksanaan pasar murah dengan memanfaatkan anggaran tidak terduga guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.
“Pemerintah daerah juga kita himbau gencar untuk melakukan pasar murah,” tegasnya.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempertahankan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari 116 menjadi 129, yang menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan petani di berbagai daerah.
“Apa artinya? Artinya petaninya Pak Gubernur, petani Indonesia lebih makmur. Betul apa tidak? Betul. Kata FAO, kata Bank Dunia, nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 129. Artinya kalau pengeluaran untuk nanam padi 100, dia punya manfaat kelebihan 29 persen,” tegasnya.
“Sehingga petaninya Pak Gubernur sekarang yang padi dan jagung, saya sudah bisa menyekolahkan anaknya, bahkan sudah bisa mengangsur motor. Saya senang, Gubernur senang, petani senang, Indonesia senang,” ujarnya.
Zulkifli membandingkan biaya produksi padi Indonesia dengan negara lain. “Di Indonesia Rp14.000 per kilogram. Thailand, Vietnam, India sekitar Rp4.000. Mereka pakai pupuk tablet dan mekanisasi. Satu mesin traktor garap 24 hektar sehari. Kita satu orang 1 hektar 24 hari,” paparnya.
Pemerintah mulai mengadopsi mekanisasi. “Sekarang kita sudah mulai mengerjakan,” tandasnya.
Zulkifli menyoroti tajam kondisi nelayan. “Nilai tukar nelayan 103. Kalau modal 100, untung cuma 3. Enggak nutup ongkos,” ujarnya.
Dampaknya, nelayan kesulitan makan dan menyekolahkan anak. “Kekayaan laut Sulawesi diambil nelayan kuat. Nelayan lokal lemah, tidak punya daya tawar. Ikan harusnya Rp5 juta, ditawar Rp1 juta, tetap dijual karena tidak ada cold storage,” jelasnya.
Presiden menargetkan NTN 120 tahun depan. “Kita bangun kampung nelayan. Ada balai lelang, cold storage, pabrik es, SPBN solar. Tahun depan 2.000, berikutnya 3.000. Total 5.000 kampung nelayan,” tegasnya.
Pemerintah juga membangun 40.000 bioflok tematik. “Satu bioflok Rp1,5 miliar, syarat lahan 1.000 meter persegi,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan setiap desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui Koperasi Desa (Kopdes). “Seluruh bantuan pemerintah melalui Kopdes. Beras, pangan, KIP, bayar listrik, pinjaman UMKM, pupuk, gas subsidi. Semua lewat Kopdes,” tegasnya.
Target 80.000 Kopdes. “Tanggal 15, 30.000 Kopdes mulai beroperasi,” ujarnya.
Ia menekankan ekonomi Pancasila. “Tidak boleh Indonesia dikuasai 5-6 orang kaya. Kita harus kesetaraan. Itulah ekonomi Pancasila,” tandasnya.
Zulkifli meminta dukungan semua pihak. “Buka sawah baru, percepat swasembada, bangun Kopdes 80.000. Tidak ada yang sanggup sendiri. Terima kasih TNI, Polri, pemerintah daerah,” ujarnya.
Usai sambutan, Zulkifli meninjau Pasar Pangan Murah di Area Tugu Religi. Ia membeli 20 kilogram bawang merah dan 10 kilogram telur. Bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, telur Rp20.000.
“Sudah laku dong? Iya sudah Pak,” tanya Zulkifli kepada pedagang. “20 kilo beli saya,” ujarnya.
Warga antusias. “Ayo, ayo, jangan halang,” seru panitia mengatur kerumunan.
Program besar ini memerlukan waktu. “Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” pungkas Zulkifli.
Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh. “Kami siap mengawal kampung nelayan dan Kopdes di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Rudia