Spiritsultra.com, Konut – Masyarakat Desa Mowundo Kecamatan Molawe merasa kecewa saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Balai desa Mowundo Kecamatan Molawe yang sudah berlangsung pada hari Selasa 25 September 2024.
Kekecewaan masyarakat dalam rapat tersebut dimana Kepala Desa Mowundo melakukan perubahan anggaran tanpa melalui Musyawarah Desa dengan anggota BPD dan Pemerintah Desa setempat.
Salah seorang Warga Desa Pak Rely Ansar yang juga menjabat Dirut Bumdes Desa Mowundo merasa kecewa atas keputusan yang di lakukan kepala desa tanpa melakukan kordinasi saat perubahan anggaran
“Saya sangat kecewa seharusnya rapat kali ini mengenai perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024, tapi kenyataannya semua sudah di rubah oleh Kades Mowundo tampa adanya Musdes dengan Pemdes, dan anggota BPD,” katanya
Dia menerangkan ada beberapa Item yang dituangkan dalam transparansi penggunaan dana Desa, dimana tidak sesuai dengan peruntukannya atau diduga fiktif dan pembohongan publik.
“Seharusnya jangan seenaknya mau merubah anggaran tampa ada Musdes, jangankan mau ada Musdes, konfirmasi saja kepada BPD tidak pernah, jadi rapat kali ini tidak ada artinya. Selain itu tidak transparansi penggunaan Dana Ketapang Tahun 2023, dan jawaban yang diberikan tadi masih ngambang. Kami akan melaporkan kejadian ini kepada penegak hukum apakah ada unsur pidana atau seperti apa,” bebernya
Berdasarkan keterangan yang di sampaikan pak Rely Ansar, Awak media langsung menemui Kepala Desa Mowundo Naniyatin dan menurutnya apa yang di sampaikan Pak Rely Ansar di luar fakta. Kamis, 26 September 2024
Menurut Naniyatin, tidak ada samasekali Program Pembangunan Dana Desa yang di lakukan Perubahan Anggaran dari hasil Musyawarah awal.
“Tidak ada Perubahan Program yang di usulkan dari hasil musyawarah awal, hanya saja nominal anggaran yang tidak memadai dari hasil musyawarah yang di usulkan, Dana Desa yang di turunkan sudah ada regulasi Program penggunaannya dari Pemerintah Pusat yang sudah di tentukan dan wajib di.laksanakan seperti BLT, Stu ting, Ketahanan Pangan, dan regulasi tersebut mmaksimal 25% dari anggaran yang turun di desa, sehingga usulan masyarakat yang sudah di musyawarahkan tidak semua terkafer “
“Dari pagu anggaran 722 Juta Rupiah sebanyak 49 orang penerima BLT dengan menyerap anggaran senilai Rp.177.400.000, dan peruntukan Ketahanan pangan Rp.91.544.650,,selain Program pemerintah pusat yang wajib di laksanakan juga ada penambahan 3 aparat Desa yang honornya tidak masuk di alokasi Anggaran Dana Desa sehingga kami ambilkan di Dana Desa.” Imbuhnya
Kades Mowundo menambahkan bahwa dari rapat awal,masyarakat agar mengusulkan sebagaimana yang di butuhkan namun kita akan melihat skala prioritas program yang akan di laksanakan sesuai dengan anggaran yang turun dan jika belum terlaksana akan menunggu tahapan anggaran tahun berikut sehingga pengusulan pengadaan pipa dengan anggaran Rp.100.000.000, sepanjang 348 Meter dengan menelan anggaran Rp.23.872.400, namun dengan anggaran yang minim tidak memadai terpaksa pengadaannya di tunda tahun depan.
” Tahun ini saya lakukan saja memperbesar penyertaan modal Bumdes dengan menambah volume dari 50 juta menjadi 100 juta, dengan pertimbangan pengadaan pipa Air bersih nanti di tahun selanjutnya baru di aggarkan secara maksimal agar problem masalah Air bersih dimowundo bisa teratasi, penambahan modal Bumdes yang awalnya 50 juta kemudian menjadi 100 juta dengan dasar pemikiran Bumdes merupakan lembaga desa yang bisa menghasilkan PAD untuk menunjang proses pembangunan Desa
saya yakin dan percaya melalui pengurus Bumdes yang menurut pengamatan saya mereka selama ini adalah pelaku ekonomi yang sangat potensial dalam pengembangan bisnis akan berhasil, kebetulan direktur Bumdes saat ini adalah bapak reli Ansar”
“Terkait masalah mengangkat petugas Pariwisata yang saya honor menurut berita yang beredar di media sosial tidak konfirmasi ke BPD itu keliru, pada saat pertemuan kedua setelah musyawarah desa Awal, ditempat lain tepatnya dikedai beringin desa Mowundo saya sampaikan kepada ketua BPD bahwa ada program saya terkait pengembangan pariwisata yang saya lakukan dengan langkah awal membentuk team pembersih pariwisata 19 orang Agar kebersihan Pantai terjaga”
“Sejalan dengan program desa “MOWUNDO BEBAS SAMPAH” dan beliau mengiyakan, makanya dengan adanya berita tersebut bahwa saya lakukan perubahan tidak konfirmasi ke BPD itu keliru, jangankan masalah dana desa sedangkan masalah kecil saja selalu konfirmasi ke,BPD bahkan waktu itu ditempat yang sama saya mengajak ketua BPD bersama anggota BPD lainnya jika setiap hari Jumat untuk kerjasamanya Dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan
ini bukan tanpa sebab saya lakukan pembentukan team Pariwisata,
Pertama saya melihat sejauh ini ada beberapa Aparat yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas sehingga saya selaku pemerintah desa butuh tenaga dalam menjalankan program Desa, karena secara fakta bahwa Aparat dan perangkat desa yang ada saat ini masih kurang, ada juga aparat desa yang belum terlalu sadar akan tanggung jawab yang di emban selaku aparat, datang pada saat bakti sudah terlambat datang malah yang ada hanya berdiri jadi pengawas lalu ambil gambar setelah itu pulang Sementara sudah ada jadwal yang sudah ditentukan, dengan kata lain istilah hanya menggugurkan kewajiban yang penting muncul saja “Tambahnya
Dengan Adanya team pariwisata menurut Kades Mowundo, sangat membantu dalam menjaga kebersihan diwilayah pantai, dan sekitarnya, kerja mereka sangat maksimal, walaupun gaji mereka tidak seberapa hanya 400 ribu rupiah per satu triwulan dibanding aparat desa jutaan.
Kades Mowundo saat ini langkah Awal yang di lakukan adalah prioritas kebersihan lingkungan karena sejatinya gedung apapun yang dibangun jika wilayahnya kotor tidak ada artinya, pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti kebersihan lingkungan, karna fakta yang terjadi Masi ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau pusing dengan kebersihan lingkungan, bahkan Drainasenya, kami yang bersihkan bahkan Kepala desa turun langsung membersihkan Drainase warga,
“jadi program ini bukan saya buat kemudian saya biarkan hanya aparat yang kerjakan, tetapi keterlibatan langsung setiap saat dalam melaksanakan pembersihan di desa guna tercapainya Program “MOWUNDO BEBAS SAMPAH ke depan yang akan kami lakukan untuk menunjang program ini, ke depan kami berusaha pengadaan tong sampah di setiap rumah warga dan dijalan jalan juga agar masayarakat tidak sembarang membuang sampah dan untuk mengefektifkan progaram ini pemerintah desa bersama BPD akan menyusun terkait Perdes kebersihan lingkungan,”
“Adapun masalah ketidak transparaan penggunaan anggaran Dana Desa itu tidak benar, karena saya punya prinsip amanah yang diberikan masyarakat terkait pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab berat untuk saya laksanakan saya jadi kepala desa adalah benar benar saya baktikan diriku di desa ,bukan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan jabatan yang ada, cita cita terbesar saya untuk Mowundo ingin menciptakan terobosan baru yang sifatnya positif agar dalam roda pemerintahan terlaksana, terutama dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala, makanya saya rasa terlalu frontal adanya pemberitaan jika terjadi ketidak transparaan penggunaan Anggaran ketahanan pangan tahun 2023”
“Jangankan penyalah gunaan Anggaran desa untuk kepentingan pribadiku, sedangkan kegiatan yang tidak ada pendanaanya berdasarkan regulasi dana desa saya lakukan demi terciptanya pelayanan yang maksimal dimasyarakat contoh operasional puutobu 12 juta per tahun yang diberikan 3 juta pertriwulan diluar honornya Itu tidak ada pendanaanya Tapi saya lakukan karena saya hargai kinerjanya didesa melakukan tugas yang seharusnya bukan tugasnya mengurus orang meninggal, yang seharusnya sudah ada petugasnya tapi buktinya kalau tidak ada ini tokoh adat proses penyelesaian penguburan tidak akan terlaksana”Tutupnya
Dia menyebutkan bahwa pada anggaran 2024 kades Mowundo jika z harus masukan penganggaran dari perubahan Bumdes dari 50 juta ke 100 juta lalu pembayaran operasional puutobu mines sekitar 17 juta dari pendanaan jadi saya sangat geram dengan adanya tuduhan ke tidak transparan Anggaran ketahanan pangan tahun 2023
Rudia
