Spiritsultra com, Konut – Pengangkatan P3K Paru waktu kali ini menuai polemik di kalangan masyarakat Konawe Utara, bagaimana tidak, pengangkatan tersebut di duga tidak sesuai dengan regulasi saat sosialisasi di Jakarta pada tanggal 28 – 29 Juli 2025,Deputi SDM Aparatur menekankan pentingnya keadilan bagi honorer lama, dan secara prioritas di bagi mulai dari R2, K2 dan Non ASN lama terdata BKN yang pernah ikut seleksi tahap 1 dan 2, R3, honorer peserta tahap 1 dan 2 yang belum dapat Formasi, sementara R4 non ASN diluar data base BKN atau yang tidak pernah ikut seleksi yang semestinya terakhir di pertimbangkan.
. 
Namun yang terjadi pengangkatan saat ini di Kabupaten Konawe Utara kebanyakan R4 melangkahi data R2. sehingga terjadi ketidak puasan di kalangan para peserta P3K Paru waktu yang sudah ikut seleksi masuk di data R2. sebagaimana yang di alami pak Harpin sejak tahun 2007 mengabdi sebagai honorer dan telah mengikuti seleksi Paru waktu P3K yang lolos di R2.
.
“Saya betul betul sangat kecewa, entah ini permainan seperti apa, sebab pada saat saya melihat data yang di usulkan Parwaktu P3K di Dinas Perhubungan sebanyak 57 Orang, setelah kami cek data di BKD cuma 32 Orang usulan sehingga nama saya di hilangkan, sementara saya lulus di R2, ”
.
Pak Harpin yang sejak mengabdi di Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2007 sebagai honorer,dan dengan adanya seleksi P3K berharap nasibnya akan lebih baik, apalagi Dirinya masuk di pengangkatan Paru waktu R2 , ternyata yang Dia dapatkan hanyalah kekecewaan.
.
Dengan munculnya pernyataan Sekretaris Komisi II DPRD. Konut Hasan Basri, SH di salah satu media On-line, meminta agar DPRD melakukan audit P3K Paruh Waktu, Harpin berharap kiranya apa yang sampaikan Hasan Basri,Ketua DPRD mengamini sebagaimana regulasi yang semestinya.
.
“Kebetulan saya baru saja membaca beritanya Sekretaris Komisi II DPRD Konut, meminta agar DPR melakukan audit hasil seleksi P3K Paru waktu sedikit saya agak tenang, olehnya itu saya berharap Pak Ketua DPRD. Konut mengamini masukan dari pada Pak Hasan Basri agar benar-benar di lakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur secara transparan.” Tutup Harpin
.
Rudia